Intelijen di period awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.
On Might ten, thousands gathered in several places near the provincial funds Jayapura to protest in opposition to The federal government’s ideas to interrupt up the province. Pictures showed anti-riot law enforcement deployed with weighty machines being deployed and the presence of much more than one,000 police officers. Authorities utilized a drinking water cannon and tear gasoline to disperse the protesters in Waena, about the outskirts of Jayapura.
[9] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
Sebagai pengambil kebijakan pada stage daerah, Hasto memahami fungsi intelijen sehingga bisa memanfaatkan produk intelijen tersebut untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.
In an Serious way, this situation is known as the contestation amongst the factions of “Political Islam” and “Pancasila” which led on the May possibly 1998 riots that came about a couple of days right before Soeharto stepped down. See Sukardi Rinakit, T
This text describes the dynamics of Indonesia’s intelligence reform from combatant intelligence posture over the post-independence revolution of 1945 to the authoritarian condition intelligence under the New Order regime right after 1965, also to the era of intelligence reform once the 1998 reformation movement. Lately, the difficulties for Indonesian intelligence establishments have shifted from the necessity for legislation and political insurance policies to the necessity to get a democratic intelligence posture and the opportunity to face rising safety threats.
The allow is issued via the Ministry of House Affairs or the local federal government according to the amount of work of your overseas foundation only following the international foundation signals a published agreement Together with the Indonesian governing administration about its scope of pursuits. The length of your basic principle allow is 3 years and might be extended, although the length from the operational allow cannot be much more than the length on the theory allow.
Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.
Di negara-negara demokratis, alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di bawah legislasi setingkat undang-undang tersendiri adalah untuk memberikan parameter yang jelas pada mandat, tugas dan wewenang serta kerangka kerja yang lawful dan akuntabel. Mengingat ciri utama negara demokrasi adalah ketundukan pada hukum, maka satu-satunya cara memperoleh legitimasi publik adalah dengan mendasarkan seluruh sistem operasi intelijen pada kerangka hukum tertentu dan dapat diawasi oleh wakil rakyat di parlemen.
Artikel ini sudah memiliki referensi, tetapi tidak disertai kutipan yang cukup. Anda dapat membantu mengembangkan artikel ini dengan menambahkan lebih banyak kutipan pada teks artikel. (Desember 2024) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)
Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]
Bukan berarti praktik intelijen dapat dilaksanakan secara semena-mena. Basis etis praktik intelijen sangat jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi
The civilian-managed Ministry of Protection proposed to President Soekarno to form a strategic intelligence Business with a “civil character,” which did not come under the auspices with the armed service. In July 1946, defense minister Amir Sjarifuddin experimented with to create a “
Also, The federal government declared Papua KKB (a Papuan independence armed group) a terrorist Group beneath the Law No. five/2018 on Counterterrorism. This declaration threatens activists and peaceful attempts relevant to Papuans’ legal rights to self-dedication and independence, because the Legislation criminalizes people that ‘unfold phrases, attitudes or conduct, klik disini creating, or Show With all the goal of inciting someone or group of individuals to commit violence or threats of violence’.