Like BPI, BAKIN does don't just coordinate intelligence organizations while in the ministry plus the navy but in addition conducts intelligence functions. The transform to BIN, which was originally regulated determined by Keputusan Presiden
Bagaimana merombak sistem yang sudah 1500 tahun, mengubah hati orang yang sudah menerima segala pikiran yang salah dan jauh dari Tuhan? Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali pekerjaan Roh Kudus.
Ketidaktegasan dan deferensiasi tugas dan wewenang di antara komunitas intelijen tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang mengarah pada tindakan kekerasan antara sesama lembaga.
Selain melakukan pekerjaan intelijen, Baintelkam dan Satintelkam juga melayani masyarakat terkait beberapa hal yaitu:
Tetapi makna intelijen yang sebenarnya tidak selalu harus negatif, sepanjang kegiatan intelijen diartikan sebagai kegiatan pengumpulan informasi yang digunakan untuk memberikan peringatan dini guna mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, maka pada dasarnya kegiatan intelijen adalah suatu kebutuhan bagi setiap warga negara.
Pacivis UI underlined the troubles of staying away from stability disruption and conflict, which designed the civilian elite ‘compromise’ not to put an excessive amount of strain to the navy mainly because they had been essential to restore safety. This need with the ‘armed service’ was seen inside the appointment of military officers which include ZA Maulani, Arie Kumaat, and AM Hendropriyono as heads of BAKIN (which later on turned BIN).
Societal companies permitted to engage in economic routines only as a result of company subsidiary..
In distinction, under the new regulation, inside conferences are unlawful Should the CSO’s routines have already been frozen. In case the CSO will not obey the purchase to dissolve its functions, the minister can revoke the lawful position on the CSO. The new regulation doesn't incorporate a provision for how the CSO can challenge this ruling or defend itself.
Undang-undang tersebut tidak mengatur bagaimana koordinasi antarkomunitas intelijen tersebut dalam memberikan produksi intelijen kepada presiden.
Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan periksa di sini dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada period reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.
Obstacles to establishment of overseas foundations, which includes a further necessity to chorus from functions which “disrupt the stability plus the unity” of Indonesia or “disrupt diplomatic ties.”
Mengambil contoh masalah terorisme, untuk menghadapi ancaman terorisme kontemporer sinergi antar komunitas intelijen, dan intstansi/lembaga negara merupakan suatu kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi demi mencapai kepentingan bersama yaitu mempertahankan kedaulatan NKRI terutama dari aksi teroisme yang datang dari dalam maupun dari luar.
Dalam diskusi ini, para akademisi, peneliti, dan praktisi menyoroti empat aspek utama yang harus difokuskan dalam upaya reformasi intelijen Indonesia:
Proposed amendments to Indonesia’s Digital Details and Transactions (ITE) Legislation intention to shield youngsters by criminalizing “cyberbullying,” but some activists and totally free-speech advocates alert which the new laws may be utilized to stifle reputable dissent.